Minggu, 28 April 2013

Soal Jawab PKn -Modul 3



SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.3
1.      Demokrasi mengandung makna suatu pemerintahan yang mencerminkan kedaulatan ... a. Raja                                                                         b. Negara
c. Rakyat                                                         d. Hukum
2.      Istilah Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun 1968 melalui Tap MPR No. XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Esensi adalah ...
A.      Kerakyatan yang dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi selurh rakyat Indonesia.
B.      Membatalkan berlakunya ketetapan MPRS No. III tahun 1963 tentang masa jabatan presiden seumur hidup dan diganti menjadi jabatan elektif setiap lima tahun, berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah diganti UU No. 19 tahun 1964 dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang asas kebebasan badan-badan pengadilan.
C.      Memberikan hak kontrol oleh DPR Gotong Royong di samping fungsinya sebagai pembantu pemerintah, pimpinan DPRGR tidak lagi berstatus sebagai menteri dan presiden tidak boleh ikut campur dalam permasalahan intern anggota badan legislatif.
D.     Hak-hak asasi diusahakan untuk diselenggarakan secara lebih baik dengan memberikan kebebasan kepada pers untuk menyatakan pendapat, partai-partai politik diberikan kebebasan untuk bergerak dan menyusun kekuatannya dengan harapan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat. 
3.      Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dapat dikenali dengan ciri-ciri  sebagai berikut, kecuali ...
A.      Adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta perlindungan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan.
B.      Adanya kebebasan yang seluas-luasnya  bagi seluruh rakyat untuk hidup, berusaha, berpendapat, berkreasi, berkarya dan bermasyarakat
C.      Adanya aturan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya secara bebas dan bertanggung-jawab
D.      Adanya hubungan antara rakyat dengan para wakilnya di parlemen untuk memperjuangkan aspirasinya dalam memperoleh kebebasan, keadilan, keamanan, dan distribusi kesejahteraan
4.      Pentingnya Kehidupan Demokratis Dalam Bernegara, tercermin dalam pernyataan ...
A.      Rakyat sebagai anggota masyarakat semuanya tanpa dibedakan memperoleh kebebasan berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan kehidupan, misalnya memberikan usulan, saran, kritikan, atau bebas berpendapat.
B.      Kesadaran bertanah air yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia,
C.      Semua rakyat (warga negara) mulai para pejabat negara sampai rakyat jelata hendaknya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan hidup bernegara. 
D.     Banyaknya anggota atau kelompok  dalam masyarakat menjadikan banyak pula permasalahan kehidupan yang dihadapi.
5.      Di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi.  Salah satu  konstitusi yang memiliki sistematika : Pembukaan, Batang Tubuh(16 bab, 37 pasal serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan), dan Penjelasan adalah ....
A.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B.      Konstitusi Republik Indonesia Serikat  Tahun 1949
C.      Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
D.     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen
6.      Bentuk penyimpangan konstitusional pertama kali yang terjadi pada masa berlakunya UUD 1945 periode  1945-1949 yaitu ...
A.      Bentuk negara berubah dari Kesatuan menjadi negara Federasi
B.      Berubahnya sistim demokrasi Pancasila menjadi demokrasi Liberal
C.      Perubahan sistem pemerintahan negara RI dari sistem kabinet Presidensial   kebentuk Parlementer
D.     Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
7.      Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut, kecuali ...
A.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.
B.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden).
C.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir). Misalnya Pasal 6 ayat (1); Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
D.     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.


8.      Kedaulatan dinyatakan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ...”. A. Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Oleh Presiden sebagai Kepala Negara
C. Menurut  Undang-Undang  Dasar
D. Menurut Undang-Undang
9.      Wewenang MPR adalah sebagai berikut, kecuali ...
a. Mengubah dan menetapkan UUD
b. Memilih presiden dan wakil presiden
c. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
d. Memberhentikan Presiden/Wapres dalam masa jabatannya.
10.  Contoh Sikap positif yang ditunjukkan rakyat Indonesia dalam rangka pemilu,  ditunjukan dalam pernyataan berikut, kecuali ...
a.      Pada saat pendaftaran calon pemilih, rakyat Indonesia telah berpartisipasi untuk mendaftarkan diri atau didaftar oleh petugas panitia pemungutan suara, kemudian aktif melihat ditempat pengumuman daftar calon pemilih (biasanya di kantor desa atau kelurahan) untuk mengetahui apakah namanya telah terdaftar atau belum.
b.      Pada saat masa kampanye, rakyat ikut berpartisipasi untuk mengetahui berbagai program yang ditawarkan oleh masing-masing peserta pemilu (partai politik) untuk menarik simpatinya.
c.         Pada saat pemungutan suara, rakyat Indonesia yang telah terdaftar mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang telah disediakan untuk memberikan suara atau menyalurkan aspirasi sesuai kehendaknya secara bebas.
d.      Pada saat pemungutan suara, memilih golput kalau aspirasinya tidak tersalurkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar