SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.3
1. Demokrasi
mengandung makna suatu pemerintahan yang mencerminkan kedaulatan ... a. Raja b.
Negara
c. Rakyat d.
Hukum
2. Istilah
Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun 1968 melalui Tap MPR No.
XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Esensi adalah
...
A. Kerakyatan
yang dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang
ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi selurh rakyat Indonesia.
B. Membatalkan
berlakunya ketetapan MPRS No. III tahun 1963 tentang masa jabatan presiden
seumur hidup dan diganti menjadi jabatan elektif setiap lima tahun, berdasarkan
Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah diganti UU No. 19 tahun 1964 dengan UU No. 14
tahun 1970 tentang asas kebebasan badan-badan pengadilan.
C. Memberikan
hak kontrol oleh DPR Gotong Royong di samping fungsinya sebagai pembantu
pemerintah, pimpinan DPRGR tidak lagi berstatus sebagai menteri dan presiden
tidak boleh ikut campur dalam permasalahan intern anggota badan legislatif.
D. Hak-hak
asasi diusahakan untuk diselenggarakan secara lebih baik dengan memberikan
kebebasan kepada pers untuk menyatakan pendapat, partai-partai politik
diberikan kebebasan untuk bergerak dan menyusun kekuatannya dengan harapan
terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat.
3. Negara yang
menganut sistem pemerintahan demokrasi dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, kecuali ...
A.
Adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta
perlindungan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan.
B.
Adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat untuk hidup, berusaha,
berpendapat, berkreasi, berkarya dan bermasyarakat
C.
Adanya aturan hukum yang menjamin keadilan bagi
seluruh rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya secara bebas dan
bertanggung-jawab
D.
Adanya hubungan antara rakyat dengan para wakilnya di
parlemen untuk memperjuangkan aspirasinya dalam memperoleh kebebasan, keadilan,
keamanan, dan distribusi kesejahteraan
4. Pentingnya
Kehidupan Demokratis Dalam Bernegara, tercermin dalam pernyataan ...
A. Rakyat
sebagai anggota masyarakat semuanya tanpa dibedakan memperoleh kebebasan
berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan kehidupan,
misalnya memberikan usulan, saran, kritikan, atau bebas berpendapat.
B. Kesadaran
bertanah air yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa
Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia,
C. Semua
rakyat (warga negara) mulai para pejabat negara sampai rakyat jelata hendaknya
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan hidup
bernegara.
D. Banyaknya
anggota atau kelompok dalam masyarakat
menjadikan banyak pula permasalahan kehidupan yang dihadapi.
5. Di
Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi.
Salah satu konstitusi yang
memiliki sistematika : Pembukaan, Batang Tubuh(16 bab, 37 pasal serta 4 pasal
Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan), dan Penjelasan adalah ....
A. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Konstitusi
Republik Indonesia Serikat Tahun 1949
C. Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950
D. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen
6. Bentuk
penyimpangan konstitusional pertama kali yang terjadi pada masa berlakunya UUD
1945 periode 1945-1949 yaitu ...
A. Bentuk
negara berubah dari Kesatuan menjadi negara Federasi
B. Berubahnya
sistim demokrasi Pancasila menjadi demokrasi Liberal
C. Perubahan
sistem pemerintahan negara RI dari sistem kabinet Presidensial kebentuk Parlementer
D. Pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin
7. Dasar
pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut, kecuali ...
A. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan
yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat.
B. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat
besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden).
C. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu
luwes sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir). Misalnya
Pasal 6 ayat (1); Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
D. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak banyak memberikan kewenangan
kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
8. Kedaulatan
dinyatakan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yaitu:”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ...”. A. Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Oleh Presiden sebagai Kepala Negara
C. Menurut
Undang-Undang Dasar
D. Menurut Undang-Undang
9. Wewenang
MPR adalah sebagai berikut, kecuali ...
a. Mengubah dan menetapkan UUD
b. Memilih presiden dan wakil
presiden
c. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
d. Memberhentikan Presiden/Wapres dalam masa
jabatannya.
10. Contoh
Sikap positif yang ditunjukkan rakyat Indonesia dalam rangka pemilu, ditunjukan dalam pernyataan berikut, kecuali
...
a. Pada saat
pendaftaran calon pemilih, rakyat Indonesia telah berpartisipasi untuk
mendaftarkan diri atau didaftar oleh petugas panitia pemungutan suara, kemudian
aktif melihat ditempat pengumuman daftar calon pemilih (biasanya di kantor desa
atau kelurahan) untuk mengetahui apakah namanya telah terdaftar atau belum.
b. Pada saat
masa kampanye, rakyat ikut berpartisipasi untuk mengetahui berbagai program
yang ditawarkan oleh masing-masing peserta pemilu (partai politik) untuk
menarik simpatinya.
c. Pada saat pemungutan suara, rakyat Indonesia
yang telah terdaftar mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang telah disediakan
untuk memberikan suara atau menyalurkan aspirasi sesuai kehendaknya secara
bebas.
d. Pada
saat pemungutan suara, memilih golput kalau aspirasinya tidak tersalurkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar