SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.7

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.7

1.      Istilah Globalisasi yang diperkenalkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985 untuk memaknai terjadinya proses perkembangan pada aspek ekonomi, khususnya menyangkut ....

a.      Politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan

b.      Politik perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi 

c.       Budaya perdagangan bebas dan transaksi keuangan

d.      Budaya perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi

2.      Ciri-ciri globalisasi ditandai dengan adanya . . .

a.      Ketergantungan budaya asing utamanya musik dan film dari luar negeri

b.      Terjadinya dominasi barang-barang konsumtif dalam kehidupan masyarakat 

c.       Semakin banyaknya kesuksesan yang diraih masyarakat di berbagai pelosok tanah air

d.      Peningkatan arus barang antar negara yang menunjukan ketergantungan umat-manusia 

3.      Proses globalisasi diawali dengan munculnya kesadaran manusia yang saling membutuhkan dan munculnya pengetahuan tentang … .

a. Komunikasi                                                  b. Transportasi

c. Perdagangan                                               d. Ekonomi global

4.      Sebagai akibat globalisasi yang kurang pengaruhnya dalam kehidupan manusia adalah ….

a. Perubahan yang cepat

b. Keusangan segala sesuatu dengan cepat

c. Pembauran yang berlangsung dengan cepat

d. Kesesaatan segala sesuatu dalam kehidupan manusia

5.      Privatisasi aset-aset negara kepada pihak swata mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran ...  suatu negara oleh aktor globalisasi.

a. Kekuasaan                                                   b. Kedaulatan

c. Kewenangan                                                d. Fungsi dan tujuan

6.      Apabila terjadi perselisihan antar pelaku perdagangan bebas, maka organisasi yang berkewenangan untuk menyelesaikan adalah . . .

a. GATT (General Agreement on Trade and Tariffs)

b. Mahkamah Internasional

c. WTO (World Trade Organization)

d. Bank Dunia atau lembaga keuangan dunia 

(GATT merupakan kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan serta forum negosiasi dan pengadilan perdagangan antar pemerintah, jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa pesertanya.  Kesepakatan itu dibangun atas asumsi bahwa, sistim dagang yang terbuka (persaingan bebas) lebih efisien dibanding sistim proteksionis seperti pada era developmentalisme. Pada 1 Januari 1995 GATT digantikan dengan organisasi perdagangan dunia baru - World Trade Organizations ( WTO ). WTO bertindak berdasar komplain yang diajukan anggotanya )

7.      Yang kurang menunjukan arti pentingnya globalisasi bagi Indonesia adalah . . . 

a. Meningkatkan kemampuan SDM

b. Meningkatkan kerja sama antar bangsa.

c. Mendorong penyelesaian isu global secara terbuka. 

d. Terpenuhinya segala macam kebutuhan masyarakat

8.      Dasar Politik luar negeri Indonesia di lancarkan secara aktif menentang imperialisme dan kolonialisme adalah ....

a. Pancasila                                         b. UUD NRI Tahun 1945

c. Peraturan Pemerintah                    d. Kebijaksanaan Presiden

9.      Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia  dalam konteks bilateral  diarahkan untuk . . . 

a. Perjuangan melalui kerjasama dengan dukungan negara-negara ASEAN 

b. Mengabdi kepentingan nasional dengan dukungan negara-negara ASEAN

c. Mengabdi kepentingan nasional dengan dukungan negara-negara sahabat 

d. Peningkatkan dan pengamanan kerja sama dengan dukungan negara sahabat 

10.  Sarana politik luar negeri guna memperkenalkan kepentingan nasional kepada bangsa/negara lain adalah ... 

a. Perjanjian                                                    b. Diplomat

c. Diplomasi                                                    d. Perundingan

11.  Yang diperjuangkan Indonesia di forum internasional melalui kebijakan politik luar negerinya adalah ... 

a. kepentingan internasional.                         b. kepentingan nasional. 

c. kesejahteraan dunia.                                   d. perdamaian dunia.

12.  Diplomat dalam menjalankan tugasnya di negara penerima dapat mempergunakan ... 

a. berbagai media yang ada.                                      b. Hanya media yang resmi

c. Boleh media yang tidak resmi.                   d. Mata-mata dinegara penerima.

13.  Diplomat Indonesia yang berpangkat duta  besar (ambassador),  diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan atau persetujuan ...

a. MPR                                                            b. DPR

 c. MK dan KY                                                  d. Menlu

14.  Organisasi kerjasama kawasan yang didirikan dengan Deklarasi Bangkok 8 Agustus1967 oleh yang didirikan di Bangkok  8 Agusutus 1967 oleh meteri luar negeri dari lima negara anggotanya yang dikenal dengan ASEAN dalam per kembangannya sampai sekarang sudah beranggotakan ... 

a.      7 negara                                                    c. 8 negara

b.      9 negara                                                    d. 10 negara

15.  Peran aktif Indonesia di forum internasional diantaranya dalam Konperensi PBB tentang Hukum Laut sampai terwujudnya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Yamaica. Dalam Konvensi ini telah diterima konsep ... 

a. Negara maritim

b. Negara kepulauan 

c. Penanggulangan keamanan di laut

d. Pemanfaatan ZEE dan landas benua

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.6

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.6

1.      Presiden mempunyai wewenang mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan ... 

A. MPR            B. DPR                         C. MA                                      D. MK

2.      Dewan Perwakilan Rakyat  memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Yang merupakan fungsi legislasi adalah .... 

A. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden 

B. Membahas dan menyetujui anggaran negara yang diajukan Presiden 

C. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan 

D. Mengajukan interpelasi, angket, menyampaikan usul dan pendapat

3.      Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah .... 

A. Menguji peraturan daerah atas UUD.  

B. Memutus sengketa antar lembaga masyarakat. 

C. Memutus perselisihan hasil pemilu. 

D. Memutus pembubaran organisasi masyarakat

4.      Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ...  A. DPR                       B. MPR                        C. MK                                      D. MA

5.      Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ditetapkan oleh .... 

A. MPR bersama DPR                                     B. Presiden bersama DPR 

C. DPR bersama MK                                       D. Presiden

6.      Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ....

A.      Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan terpisah 

B.      Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara

C.       Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentika  menteri-menteri 

D.     Tidak ada pertanggung jawaban bersama  antara presiden dan kabinet

7.      Keuntungan  sistem Presidensiil, adalah ... 

A.  pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan stabil. 

B. kedudukan presiden kuat, tidak dapat dihentikan sebelum habis masa  jabatannya 

C. Presiden dan Wakil Presiden  tidak bertanggung-jawab kepada MPR 

D. para menteri bertanggung jawab kepada parlemen

8.      Pada sistem Pemerintahan Parlementer Perdana Menteri diangkat oleh kepala negara berdasarkan dukungan … 

A. lembaga negara lain                                  B. mayoritas legislatif,  

C. organisasi masyarakat                               D. lembaga yudikatif

9.      untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada .... 

A. MPR, DPR dan DPD                                    B. MPR, DPR dan DPRD 

C. DPR, DPD, dan DPRD                                  D. MPR, DPR, dan DPRD

10.  DPD dipilih langsung oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari .... 

A. separoh anggota DPR                                 B. seperempar anggota DPR 

C. sepertiga anggota DPR.                              D. seperlima anggota DPR

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.5

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.5

1.      Sistem hukum memiliki  sifatnya tertutup, artinya bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum.  Contoh hukum yang bersifat tertutup adalah ....

 a. Hukum pidana                                            b. Hukum perdata

c. Hukum nasional                                          d. Hukum internasional

2.      Untuk mencapai tujuan hukum, dalam kehidupan individu di tengah pergaulan hidup masyarakat, perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan keserasian sebagai berikut  kecuali ....

a.      Kebebasan dan ketertiban 

b.      Keleluasaan dan keterikatan

c.       Kepentingan pribadi dan kepentingan antarpribadi

d.      Kesebandingan hukum dan kepastian hukum 

3.      Menurut UU RI Nomor 8 tahun 2004 Pengadilan Tinggi merupakan lembaga pelaksana  kekuasaan kehakiman pada tingkat ....

a. pertama                                                      b. kedua 

c. banding                                                       d. peninjauan kembali

4.      Memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa hak waris dalam suatu keluarga, menjadi kewenangan ....

a. Pengadilan Negeri                                      b. Pengadilan Agama

c. Pengadilan Militer                                      d. Pengadilan Tata Usaha Negara

5.      Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 27 ayat (1) menjadi Landasan Konstitusional berkaitan dengan Persamaan kedudukan ...  dalam hukum dan pemerintahan.

a. warga Negara                                             b. Penduduk

c. Rakyat                                                         d. masyarakat

6.      Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Negara RI, seperti di bawah ini, kecuali ...

a.      UU RI No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,In Human or Degrading Treatment or Phunisment. (punishment)

b.      Undang-undang nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Wanita.

c.        UU RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

d.      Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi manusia Tahun 1948.

7.      Serangan Israel terhadap Palestina, Pembantaian rakyat Bosnia oleh Serbia, adalah contoh pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang tergolong ...

a. Ringan                                                                     b. Berat

c. Genocida                                                                 d. Masal

8.      Upaya Perlindungan HAM, pembelaan terhadap HAM, oleh Pemerintah menjaga agar HAM tidak di langgar oleh orang lain, dengan cara di bawah ini, kecuali ...

a.      Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

b.      Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional.  

c.       Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi, sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia.

d.      Melakukan kerja sama dengan semua pihak agar penegakan dan perlindungan HAM dapat terjamin. Kerja sama di lakukan dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, dan lembaga-lembaga non-pemerintahan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kontras.

9.      Upaya penegakkan hukum terkait pelanggaran HAM yang merupakan partisipasi masyarakat adalah ...

a.      Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi, sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia

b.      Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM.

c.       Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

d.      Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Komnas HAM selaku penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakaat, yang berdasarka sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat(pasal 19 ayat(1) huruf a)

10.  Penegakkan HAM di Indonesia, masih banyak hambatan-hambatan yang di hadapi antara  lain sebagai berikut, kecuali ...

a.      Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain.

b.      Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad hoc.

c.       Intervensi lembaga legislatif 

d.      Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM.